Hukum

 Suara Keadilan Menggema di Parlemen: Wakil Ketua Komisi III Menuntut Keadilan dalam Kasus Pembebasan Ronald Tannur

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Syahroni (Foto :Tv Parlemen) 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Syahroni, dengan tegas menyuarakan ketidakpuasannya terkait pembebasan Ronald Tannur yang membunuh Dini Sera Afrianti. Dalam sebuah sidang di Komisi III DPR RI, Syahroni menyatakan kekecewaannya terhadap putusan bebas tersebut, yang menurutnya merusak citra penegakan hukum di Indonesia.

"Kami sebagai pimpinan Komisi III DPR yang membidangi Hukum dan HAM sangat malu dengan putusan ini. Saya dengan lantang mengutuk vonis bebas ini. Rusak penegakan hukum kita," tegas Syahroni pada sidang Komisi III DPR RI Senin, (29/7/2024). 

Dalam kesempatan itu, keluarga korban, Dini Sera Afrianti, yang didampingi oleh pengacara Dimas Yemahura, menyampaikan bukti-bukti dan kejanggalan dalam kasus ini. Mereka menunjukkan foto-foto jenazah Dini setelah dilindas oleh Ronald Tannur menggunakan mobil. Bukti ini mereka sampaikan sebagai bagian dari upaya untuk mencari keadilan atas kematian Dini.

Syahroni juga mengkritik tiga hakim yang menangani perkara ini. Menurutnya, jika ketiga hakim tersebut tidak memahami perkara ini dengan jelas, ia bersedia membelikan televisi dan ponsel yang bagus untuk mereka, agar mereka dapat lebih memahami kasus ini. "Kalau ketiga hakim ini tidak punya TV dan handphone yang bagus, saya akan belikan. Kasus ini jelas pidana mutlak," ungkap Syahroni.

Ronald Tannur merupakan anak dari Edward Tannur, mantan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang kini dinonaktifkan dari PKB dan DPR. Ahmad Syahroni juga menambahkan, bahwa ia memiliki banyak teman yang suka minum, namun tidak ada satupun yang sampai menyebabkan kematian seperti dalam kasus ini.

Pernyataan Syahroni ini mencerminkan kekecewaan yang mendalam terhadap sistem peradilan dan menuntut keadilan bagi keluarga korban. Kasus ini menjadi sorotan publik, menambah daftar panjang ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Sumber Referensi : https://youtu.be/hpht3N5gxo0?si=m1h2Ou_yPzfRp2hn